topmetro.news – Badan Pusat Statistik (BPS) Singkil menggelar rapat koordinasi pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Nasional Satu Data Program Perlindungan Sosial Pemberdayaan Masyarakat.
Dalam kesempatan itu Pj Bupati, Kepala Bapedda dan Kepala BPS memaparkan berbagai persoalan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam pengentasan kemiskinan.
Ada beberapa poin penting yang dipaparkan Marthunis dalam menyongsong Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022 berbasis data perlindungan sosial dan kesejahteraan masyarakat pada tahun 2023.
“Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) merupakan salah satu langkah yang tepat dalam menentukan arah kebijakan pemerintah pada tahun 2023,” ucap Marthunis, Selasa (27/9/2022).
Salah satu tujuan dari pemerintah agar kebijakan Pemerintahan dibawahnya bisa terarah dengan basis data satu pintu dan ini perlu adanya sinergitas.
“Aceh Singkil saat ini masih menyandang predikat daerah termiskin di Provinsi Aceh, target kita bisa dientaskan paling tidak satu persen pada setiap tahunnya tentunya tidak terlepas dari Regsosek ini,” ujar Marthunis.
Saat ini jumlah jiwa di Kabupaten Aceh Singkil mencapai 124.000, bila dijumlahkan ke satu persennya itu sekitar 1.200, per desa itu 10 orang. Itu yang nanti akan kita cari solusinya agar kemiskinan bisa dientaskan.
“Ada empat strategi yang sudah kita siapkan dalam pengentasan tersebut yaitu dengan mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan kemampuan dan pendapatan, pengembangan UMKM, dan Membangun sinerginitas dan program,” jelas Marthunis.
“Kita harus berlari lebih kencang. Sehingga Aceh Singkil tidak lagi menjadi daerah termiskin, dengan langkah awal memperkuat organisasi PPTK.”
Namun demikian, sebagai catatan, katanya Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil akan tetap membantu mensosialisasi kegiatan pendataan program Registrasi Sosial Ekonomi ini, agar hasil pendataan ini nantinya bisa menjadi dasar kebijakan untuk Aceh Singkil yang lebih sejahtera.
Di sela-sela acara, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Singkil Yuniarto mengatakan, bahwa pendataan bakal dilakukan kepada seluruh masyarakat Aceh Singkil tanpa terkecuali.
“Pada pendataan mendatang, petugas kita akan langsung bertemu dengan kepala keluarga. Berbeda dengan pendataan sebelumnya yang di mana petugas hanya meninggalkan formulir di rumah-rumah warga. Karena begitulah SOP-nya, mengingat saat itu masih dalam keadaan wabah Pandemi Covid-19,” ucap Yuniarto.
“Untuk pendataan kali ini petugas yang kita libatkan 220 orang. Dan akan mulai pendataan pada 15 Oktober mendatang hingga 14 November,” sambungnya.
Acara rakor itu bertujuan meminta masukan dari para pemangku kepentingan di Kabupaten Aceh Singkil. “Sehingga pelaksanaan pendataan ini bisa memberikan manfaat dalam penyusunan kebijakan pemerintah kedepannya,” tutupnya.
reporter | Rusid Hidayat
